Baru Mulai Usaha? Inilah Aturan Pajak yang Harus Anda Penuhi

Sejak tahun 2013, sudah ditetapkan suatu peraturan pemerintah tentang pajak yang dikenakan pada penghasilan dari usaha. Namun meskipun sudah berlaku selama lebih dari satu tahun, masih banyak wajib pajak yang masih bingung tentang penerapannya. Seringkali, yang membuat para wajib pajak kebingungan adalah beberapa peraturan tentang kewajiban perpajakan.

Adanya kebingungan tentang hal ini tentunya disadari Direktorat Jenderal Pajak karena hal ini harus dihindari demi lancarnya sistem perpajakan. Maka dari itu, diterbitkanlah surat edaran yang berisi tentang penegasan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan. Adanya surat resmi tentang hal ini akan meluruskan segala sesuatu yang mungkin membingungkan bagi masyarakat. Beberapa hal yang dijelaskan tentang pajak dalam edaran ini adalah penghasilan yang dikenai peraturan pemerintah, penentuan beroperasi bagi badan yang menjadi wajib pajak, ketentuan pajak bagi pihak yang tidak mencari keuntungan, perpajakan bagi reksa dana, untuk pihak pemberi pinjaman, dan bagi pejabat pembuat akta tanah.

Aturan Pajak yang Harus Dipenuhi Sebagai Wajib Pajak

Pertama, yang terkena pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2013 ini merupakan yang didapatkan pihak wajib pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam hal ini, berarti pihak karyawan tidak terkena pajak penghasilan. Pada saat kegiatan komersial dilakukan oleh suatu badan usaha untuk pertama kalinya, maka hari itu terhitung efektif menjadi tanggal mulainya wajib pajak.

Peredaran bruto bagi Wajib Pajak yang baru mulai beroperasi secara komersialakan ditentukan berdasarkan peredaran bruto dalam satu tahun, terhitung sejak bisnis tersebut beroperasi secara komersial. Sampai batas waktu satu tahun itu berlalu, ketentuan pajak penghasilan akan disamakan dengan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan batas akhir tahun pajak setelah itu. Selanjutnya, pengenaan pajak yang bersifat final untuk tahun pajak berikutnya akan ditentukan berdasarkan bruto pada tahun pajak sebelumnya.

Pengecualian terhadap Pengenaan PPh

Walaupun pajak merupakan  sesuatu yang wajib dikenakan pada semua bentuk badan usaha, namun ada pengecualian untuk beberapa pihak yang memang tidak dianggap perlu membayar pajak. Contoh pekerjaan yang dibebaskan dari pengenaan PPh 1 persen berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah tenaga ahli dengan pekerjaan cenderung bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, aktuaris, dan notaris.

Jika usaha Anda bergerak di bidang pendidikan, penelitian, atau pengembangan, maka aturan perpajakan mengacu pada ketentuan yang berlaku secara umum.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak mencakup semua usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha yang peredaran brutonya sama dengan atau kurang dari 4,8 milyar Rupiah setiap tahunnya. Berikutnya, berapa banyak pajak yang dikenakan pada suatu badan usaha ditentukan dari jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Peraturan pemerintah yang diterapkan dalam hal perpajakan ini penerapannya harus dicermati dengan baik sehingga bisnis Anda terhindar dari segala masalah yang mungkin muncul. Ada suatu peraturan khusus untuk penghitungan dan penyerahan pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, yaitu Peraturan Pemerintah Keuangan atau PMK.

Jika Anda sedang memulai suatu usaha baru, maka Anda harus mengetahui semua peraturan yang ada tentang kewajiban yang harus dipenuhi. Jangan lupa mempertimbangkan jenis usaha yang Anda pimpin sehingga peraturan yang ada bisa ditepati. Membaca beberapa penjelasan di atas akan membantu Anda mengurangi kebingungan saat baru memulai sebuah usaha. Jika semua peraturan ditepati dan dilaksanakan dengan benar, niscaya tidak akan terjadi pelanggaran yang merugikan bisnis Anda.

 

Sebarkan manfaatnya :