Cara Menghitung PPh Final Pasal 4 ayat 2

cara-menghitung-pph-final-pasal-4-ayat-2-photo

Salah satu cara untuk memahami dan menghitung pajak adalah dengan memahami terlebih dahulu kerentuan dasarnya. Contohnya bila Anda ingin menghitung PPh final pasal 4 ayat 2, Anda harus terlebih dahulu paham aturan yang mendasarinya.

Pajak Penghasilan atau PPh final pasal 4 ayat 2 merupakan satu dari beberapa jenis pajak penghasilan yang memiliki ketentuan spesifik mengenai subyek pajak, obyek pajak, hingga pemotongan pajak yang dikenakan oleh pajak tersebut. Dalam ketentuan PPh final pasal 4 ayat 2, pajak harus dilunasi atau dibayarkan dalam masa/waktu pajak yang sama.

Lalu siapa saja wajib pajak yang wajib membayar pajak penghasilan atau PPh final menurut ketentuan pasal 4 ayat 2?

Diantaranya adalah penerima bunga deposito atau tabungan lainnya, penerima hadiah atau undian, penjual saham dan juga pemilik properti yang berupa tanah atau bangunan lainnya. Sedangkan yang wajib memotong pajak penghasilan menurut ketentuan pasal tersebut adalah koperasi, bendaharawan, otoritas/instansi yang berwenang, dan juga penyelenggara kegiatan.

Penghasilan yang terkena PPh final pasal 4 ayat 2

Dilihat dari ketentuan pasal 4 ayat 2, PPh final dikenakan pada jenis penghasilan yang meliputi:

  1. Penghasilan dalam bentuk tabungan maupun deposito lainnya, surat utang Negara, bunga obligasi, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota pribadi.

  2. Penghasilan pemenang undian.

  3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif, transaksi penjualan saham dan penyertaan modal.

  4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta seperti tanah dan rumah.

  5. Penghasilan lainnya yang diatur oleh aturan khusus dan peraturan pemerintah.

Tarif pajak penghasilan final menurut pasal 4 ayat 2

Dalam pasal 4 ayat 2, masing-masing obyek pajak dikenalan tarif yang berbeda-beda dalam penghitungan pajaknya. Adapun tarif yang dikenakan pada masing-masing obyek pajak adalah sebagai berikut:

  1. Bunga Deposito dan juga jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro akan dikenakan tarif sebesar 20% sesuai peraturan PP No.131 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001

  2. Bunga Simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya, masing-masing akan dikenakan tarif sebesar 10% sesuai dengan Pasal 17 Ayat 7 dan turunannya PP No.15 Tahun 2009.

  3. Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, akan dikenakan tarif 10% sesuai pasal 17 Ayat 2C.

  4. Bunga dari kewajiban dengan berbagai jenis tarif dari 0-20%, sesuai dengan PP No.16 Tahun 2009

  5. Hadia lotre atau undian, akan dikenakan tarif sebesar 25% sesuai dengan PP No. 132 Tahun 2000.

  6. Transaksi derivative berjangka panjang yang terlah diperdagangkan di bursa, dikenakan tariff 2,5% sesuai dengan PP No.17 Tahun 2009.

  7. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri, tarif masing-masing yang dibebankan adalah 0,5% dan 0,1%, sesuai dengan PP NO.14 Tahun 1997 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

  8. Jasa konstruksi, dikenakan tarif sebesar 2-6% sesuai dengan PP No.51 Tahun 2008 serta turunannya PP No.40 Tahun 2009.

  9. Sewa atas tanah dan/atau bangunan, dikenakan tarif 10% sesuai dengan PP No.29 Tahun 1996 dan turunannya PP No.5 Tahun 2002.

  10. Pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan (bukan usaha real estate), sebesar 5% sesuai dengan PP No.71 Tahun 2008.

  11. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, tarif sebesar 0,1% sesuai dengan PP No.4 Tahun 1995.

Perhitungan pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 2

Berikut ini ilustrasi penghitungan pajak PPH final berdasarkan pasal 4 ayat 2.

Sebuah instansi Pusdiklat membayar biaya sewa gedung untuk kegiatan diklat pada sebuah perusahaan bernama PT.Harapan Jaya (PKP dan memiliki NPWP) sebesar Rp 11.000.000,00 (harga sudah termasuk PPN). Bagaimana penghitungan pajak penghasilannya menurut ilustrasi diatas?

Pemungutan PPN

PPN (10/110 x Rp11.000.000,00) = Rp1.000.000,00

Pemotongan PPH pasal 4 ayat 2

Jumlah bruto seteah dikurangi PPN = Rp 10.000.000,00

PPh Pasal 4 ayat 2 (10% x Rp10.000.000,00) = Rp1.000.000,00

Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda. 

Sebarkan manfaatnya :