Jenis-jenis Pajak yang Harus Dibayar Pengusaha Bisnis Properti

Ketika Anda melakukan sebuah transaksi di bidang properti, maka Anda akan dibebani sebuah kewajoban membayar pajak kepada negara. Dalam hal ini, setiap transaksi yang berhubungan dengan jual beli properti akan dikenakan pajak. Transaksi jual beli properti terdiri dari 2 komponen utama, yaitu subyek pajak dan obyek pjak. Subyek pajak meliputi penjual dan pembeli properti, sedangkan obyek pajaknya adalah properti yang ditransaksikan. Baik penjual maupun pembeli sebagai subyek pajak, keduanya wajib membayar pajak terkait properti. Penjual dikenakan pajak karena menerima penghasilan dari transaksi properti sedangkan pembeli dikenakan pajak karena menerima barang atau hak dari transakasi properti.

Jadi ketika Anda memutuskan untuk menjadi pengusaha di bidang properti, Anda harus paham mengenai pajak yang terkait dengan usaha properti Anda. Inilah beberapa pajak yang dibebankan kepada pengusaha properti yang wajib Anda ketahui.

Pajak penghasilan / PPh final

Pajak penghasilan yang terkait dengan jual beli properti merupakan pajak yang dikenakan kepada penjual properti dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Dalam hal ini besaran pajak yang dibayarkan bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Besaran yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai pengusaha properti atas pajak penghasilan ini adalah sebasar 2,5 % dari nilai transaksi.

Ilustrasi contoh:

Sebuah tanah  dengan luas  200 meter persegi ditransaksikan dengan harga Rp 2 miliar dengan demikian penjual atau penerima pembayaran atas transaksi ini dikenakan PPh final sebesar 2,5% x Rp 2 miliar = Rp 50 juta.

Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena terdapat keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Untuk besarn PBB berbeda-beda tergantung dari lokasi properti tersebut yang totalnya bisa dilihat dari SPPT PBB. Dalam SPPT PBB tersebut terdapat besarnya NJOP serta PBB yang harus dibayar tiap bulannya.

Ilustrasi contoh:

Jika dalam sebuah transaksi jual beli tanah terdiri dari:

– Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) = 2.500.000.000

– NJOP Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) = 15.000.000

– NJOP untuk perhitungan PBB = 2.035.000.000

– Maka PBB terhutang yang harus dibayarkan adalah 0.2% x 2.035.000.000 = 4.070.000

 

Dari ilustrasi diatas dapat terlihat bahwa sebuah obyek properti yang ditransaksikan dengan NJOP sebesar Rp 2.500.000.000 hanya dikenakan kewajiban membayar PBB pertahun Rp 4.070.000 saja. Nilai pajak ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai objek pajak yang sebenarnya karena nilai properti sebenarnya biasanya lebih tinggi dari NJOP.

 

Oleh karena itu, Anda sebagai pengusaha properti wajib memahami ketentuan pajak diatas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda bisa mengalokasikan keuangan bisnis Anda untuk memayar pajak-pajak ini dan menghitungnya dengan hitungan yang tepat agar pengenaan pajak ini tidak mengganggu jalannya usaha properti Anda.

Jika kesulitan untuk alokasi, Anda bisa mendiskusikannya dengan bagian keuangan mengenai hal ini supaya bisa menganggarkan dana untuk pembayran pajak tepat waktu. Hal ini diupayakan agar bisnis dan pajak bisa berjalan beriringan tanpa saling mengganggu sama sekali.

 

 

Sebarkan manfaatnya :