Jenis-Jenis Pajak yang Harus Dibayar Perusahaan

Sebagai pelaku usaha pasti tahu yang namanya Pajak. Bagaimana tidak, pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang.

Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang dimana hasil dari pajak kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan infrastruktur negara. Di Indonesia, pajak adalah sumber penghasilan utama negara. Oleh karena itu, akan ditemui berbagai jenis pajak dimulai dari tempat tinggal, kendaraan sampai kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha baik usaha dengan modal pinjaman perorangan tanpa jaminan atau bukan, ada beberapa jenis pajak usaha yang perlu Anda diketahui.

Bagi Anda yang mungkin belum mengetahui tentang perpajakan, atau Anda yang ingin memulai usaha dan ingin mengetahui tentang pajak, bisa Anda simak penjelasan mengenai pajak berikut ini..

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Saat tanggal 1 Januari tahun 2014, Pemerintah sudah menetapkan batasan Pengusaha Kena Pajak atau PKP yakni pemilik usaha yang punya omset mencapai Rp 4,8 miliar setiap tahun. Jadi, setiap pemilik usaha baik offline atau online yang memiliki penghasilan hingga angka tersebut dalam setiap tahun, wajib dikenai PPN. PPN ini biasanya dipungut dari setiap transaksi yang terjadi dalam usaha. Anda bisa melihat ketika berbelanja di swalayan atau minimarket atau juga membeli tiket tertentu, maka dalam struk atau tiket tersebut terdapat tulisan ‘sudah termasuk biaya PPN’.

PPN bisa artikan sebagai pajak yang dikenakan bagi siapa saja yang melakukan transaksi barang yang termasuk dalam kategori objek PPN. Jadi, siapa pun pelaku transaksi tersebut, meskipun kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, bila transaksinya termasuk dalam objek PPN, maka wajib dikenai PPN sebesar 10%. Disarankan Anda mempelajari lagi tentang objek dan bagaimana cara menghitung PPN ini untuk memahami PPN lebih lanjut.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Hampir sama seperti PPN, bedanya objek pajak disini secara khusus disebutkan. Kategori objek yang masuk pajak ini adalah objek yamg mahal atau mewah. Ada beberapa acuan barang terkategori pajak ini seperti sebagai berikut;

  • Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok
  • Barang tersebut hanya dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu (kelas atas)
  • Barang tersebut pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
  • Barang tersebut dikonsumsi dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial
  • Barang tersebut apabila dikonsumis bisa merusak kesehatan atau moral masyarakat termasuk juga mengganggu ketertiban masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21)

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain atas nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya. Untuk membayar pajak ini, biasanya setiap perusahaan memotong penghasilan karyawan secara langsung. Setelah Anda memotong penghasilan karyawan dan menyetorkan pajak tersebut ke pihak pemerintah, Anda wajib memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada karyawan Anda.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak ini dikenakan pada badan usaha tertentu, entah itu milik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang ekspor, impor, maupun re-impor atas penjualan produk yang tergolong mewah. Ketentuan PPh 22 lebih rumit dibanding PPh 21 atau PPh 23, karena pajak PPh 22 hanya dikenakan pada perdagangan barang yang dianggap menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Sehingga, Pph 22 dikenakan saat penjualan maupun pembelian.

Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh 23 ini akan dipotong oleh pemungut pajak dari pihak  wajib pajak pada saat terjadi transaksi antara dua pihak seperti, transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah, penghargaan, sewa, dan penghasilan lainnya yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak ini merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terurang menurut SPT Tahunan PPh yang dikurangi PPh dipotong, serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. PPh 25 ini dibuat untuk meringankan beban wajib pajak, di mana pajak ini harus dilunasi dalam waktu satu tahun dan pembayarannya tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun.

Pajak Penghasilan Pasal 26

Teruntuk Anda yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisanya kepada wajib pajak luar negeri, diwajibkan untuk memotong PPh 26. Menurut aturan di Indonesia, pajak yang harus Anda potong dari wajib pajak luar negeri adalah senilai 20%, jika mengikuti Tax Treaty atau Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarifnya pun dapat berubah.

Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan. Pajak ini dapat terjadi ketika jumlah pajak terutang perusahaan dalam satu tahun lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong dan disetor. Pajak ini harus dilunasi sebelum Anda menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan ke kantor pajak, yaitu 30 April.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

PPh ini biasa disebut PPh Final yang dikenakan pada wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan yang mereka peroleh, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh ini berbeda dalam setiap jenis penghasilannya, contohnya untuk bisnis dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, maka tarif pajaknya adalah 1%.

Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau didapat wajib pajak tertentu seperti pelayaran dan penerbangan internasional, pengeboran, migas dan panas bumi, perusahaan asing, perusahaan asuransi luar negeri, dan perusahaan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah.

Namun, yang paling penting adalah antara PPh dan PPn yang dimana hampir setiap pemilik usaha akan dikenai keduanya baik pengusaha dengan model online atau offline (konvensional).

Jadi, kebanyakan semua yang terjun di dunia usaha dan punya omset sejumlah yang sudah disebut di atas memang sudah punya kewajiban untuk dikenai PPh dan PPn. Sayangnya, tidak sedikit pengusaha yang tergolong kelas besar tapi tidak mau membayar pajak dikarenakan banyak hal.

Memang angka PPn 10% terlihat sangat kecil bagi pengusaha kelas menengah ke bawah. Akan tetapi jika angka tersebut diterapkan pada pengusaha kelas atas yang dimana omset per harinya bisa ratusan juta dan dalam setahun bisa mencapai milyaran rupiah.

Tentu saja, angka 10% akan menjelma menjadi angka yang besar. Tapi, kembali kepada diri sendiri bahwa pajak adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia sesuai dengan aturan pemerintah.

Seperti yang telah disinggung di awal, bahwa pajak adalah penghasilan utama negara Indonesia. Apabila pemasukan pajak ke kas negara berkurang, otomatis akan menghambat laju perkembangan ekonomi dan stabilitas negara karena pajak ini digunakan dalam berbagai hal dari mulai sarana prasarana, fasilitas termasuk juga infrastuktur dan juga pelayanan lainnya yang diberikan untuk masyarakat.

Jadi, meski jenis usaha Anda bermodal pinjaman perorangan tanpa jaminan atau bukan, ketika sudah terkena wajib pajak, maka taatlah membayar pajak.

Sebarkan manfaatnya :