Rahasia Menghemat Beban Pajak

Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan wajib pajak dengan cara tax amnesty. Mungkin bagi Anda harus membayar pajak merupakan beban yang cukup memberatkan. Hampir semua hal ada pajaknya, tapi tetap saja sebagai warga Negara kita harus membayar pajak lagi. Mulai dari kendaraan, property, restoran makan, royalty, gaji, pendapatan lainnya, semuanya ada pajaknya. Kalau mau dihitung, berapa persen dari pendapatkan kita harus dibayarkan untuk pajak?

Cara Legal Mengurangi Beban Pajak

Beberapa strategi yang perlu diketahui oleh wajib pajak yang dapat digunakan sebagai alat perencaan pajak untuk menghemat beban pajak akhir tahun :

1. Upayakan mendapatkan penghasilan yang bebas pajak

Bila kita merujuk pada UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal (4) ayat (3) menjelaskan penghasilan yang bukan objek pajak. Nah bisa saja penghasilan yang kita peroleh selama setahun dikelompokkan dalam penghasilan bebas pajak. Banyak cara untuk mendapatkan penghasilan agar tidak perlu dilaporkan dalam SPT PPh akhir tahun. Misalnya dengan menjual asset yang berasal dari hibah orang tua kemudian hasilnya didepositokan atau diasuransikan maka akan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan di akhir tahun.

2. Tunda (tangguhkan) pembayaran pajak terutang tanpa dikenakan sanksi administrasi (penalty) oleh pajak

Mungkin hampir dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia. Menunda pembayaran pajak hingga batas akhir masa pembayaran merupakan fasilitas pinjaman kredit tanpa bunga dari pemerintah. Sebagaimana diketahui pembayaran pajak terdiri atas pembayaran masa dan pembayaran akhir tahun. Setiap bulan setoran masa yang wajib dibayarkan sendiri merupakan angsuran PPh Pasal 25 wajib dibayar paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Sedangkan sisa pajak kurang bayar hasil perhitungan final berdasarkan self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak harus disetor paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk PPh kurang bayar Orang Pribadi dan akhir April tahun berikutnya bagi setoran akhir PPh Badan. Sesuai konsep nilai waktu dari uang maka kesempatan penghematan dari penundaan pembayaran pajak hingga last minute merupakan peluang yang sah menurut undang-undang.

3. Memaksimalkan Tax deduction

Semakin besar pengeluaran atau biaya usaha maka akan semakin kecil beban pajak terutang. Bagi wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas pajak maka jumlah biaya yang dapat mengurangi penghasilan neto sangat fleksibel bergantung pada jenis usaha dan pelaksanaan kewajiban pembukuan dan pencatatan akuntansi. Orang Pribadi yang mempunyai usaha dapat memilih menggunakan pembukuan atau tidak dengan batas threshold omset setahun yang diatur dalam pasal 14 ayat 2 UU No 36 Th 2008. Bandingkan apabila wajib pajak yang bersangkutan menyelenggarakan pembukuan akan bisa membebankan segala tetek bengek biaya usaha sehingga penghasilan neto tidak sebesar jika menggunakan Norma Penghitungan.

4. Usahakan untuk mendapat pengurangan lapisan tarif pajak PPh pasal 17

Pengurangan lapisan tarif pajak tertinggi dapat dicapai melalui penggeseran penghasilan kena pajak (pasal 4 ayat 1 UU PPh) menjadi penghasilan yang dikenakan tarif final (pasal 4 ayat 2 UU PPh) seperti saham, deposito, dividen (khusus yang diterima perserorangan ), real estate dan penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat 3 UUPPh) seperti hibah, sumbangan. Konteks pengurangan pajak ini hanya relevan untuk penghasilan yang diperoleh WP Orang Pribadi sedangkan untuk WP Badan sejak tahun pajak 2009 telah dikenakan single tarif sebesar 28 % dan mulai tahun pajak 2010 akan turun menjadi 25 %.

5. Usahakan untuk dapat menggeser beban pajak ke pihak lain (tax shifting to others)

Apabila penghasilan anda sudah terkena lapisan tarif pajak penghasilan yang tertinggi misalnya tarif 30 % maka secara substansi beban pajak terutang dapat digeser. Ke pihak terkait yang masih berada dalam lapisan tarif pajak yang lebih rendah seperti memberikan hibah kepada anak anda. Namun dalam hal ini yang mendapat pembebasan pajak adalah si penerima hibah. Sedangkan bagi si pemberi tetap merupakan penghasilan yang dikenakan pajak pada saat pertama kali memperolehnya.

6. Ambil keuntungan dari status SPT dan pengecualian pajak (tax exemption)

Berbagai pengecualian yang dapat mengurangi beban pajak dapat disiasati apabila kita jeli mengelola penghasilan yang merupakan objek pajak dan bagian mana yang dapat menjadi pengecualian pajak. Tentu tidak mudah untuk merealsisasikan dan mengarahkan secara awam tanpa direkomdasikan oleh perencana pajak yang handal. Namun yang perlu disikapi adalah bahwa UU Pajak Penghasilan memberikan ruang yang cukup lebar kepada masyarakat untuk menghindar dari pajak. Seperti contoh apabila perseorangan membentuk usaha partnership maka atas penghasilan yang dibagikan kepada masing-masing partner sesuai pasal 4 ayat 3 huruf i UU No 36 Tahun 2008 bukan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan sehingga menjadi bebas pajak secara sah menurut Undang-undang.

Jadi alangkah lebih baiknya, sebagai warga negara indonesia kita juga harus cukup cerdas memahami Undang-undang Perpajakan. Bukan maksud untuk menghindari pajak, hanya saja alangka lebih baiknya jika pemerintah juga turut andil memberikan laporan keuangan transparan kemana saja uang pajak kita selama ini. Sehingga kita warga indonesia tidak merasa terbebani dan memberikan pajak secara suka rela.

Sebarkan manfaatnya :